Muhammadiyah

Republika, Selasa, 01 September 2015, 12:00 WIB Seiring dengan perhelatan muktamar dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Tanah Air, menggelinding dua gagasan keagamaan. Pertama, Islam Berkemajuan yang ditawarkan Muhammadiyah, persyarikatan yang telah melampaui usia satu abad. Kedua, Islam Nusantara yang disodorkan Nahdlatul Ulama (NU), jam'iyyah yang hampir berusia 90 tahun. Para penyokong gagasan keagamaan ini tak hanya memperkokoh wajah dan wijhah tradisi Islam di Tanah Air, tapi juga berambisi menyebarluaskannya dalam fora internasional karena ekspresi Islam di Indonesia dinilai mampu menyinergikan etik Islam dengan modernitas, secara khusus demokratisasi politik yang elegan. Di Muhammadiyah, keinginan melakukan transnasionalisasi atau internasionalisasi Islam Berkemajuan ini sudah mengemuka sebelum hajat lima tahunannya di Kota Makassar digelar. Transnasionalisasi menjadi tema seminar pra-Muktamar Muhammadiyah pada 14 April 2015 di kampus Universit

SuaraMuhammadiyah.com, 9 Januari 2016 Dr Ahmad Najib Burhani, PhD , Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berpandangan bahwa konflik keagamaan di Indonesia  belum selesai karena kadang kala belum adanya political will . Atau belum ada sebuah kemauan keras yang dimiliki pemerintah untuk menyelesaikannya. “Beberapa pemimpin daerah mencoba untuk menggunakan konflik agama dalam memenangkan diri mereka dalam ajang Pilkada,“ katanya. Mereka menggunakan perbedaan agama yang ada dalam masyarakat itu untuk meraih dukungan dari kelompok mayoritas. Misalnya yang terjadi di Kuningan, Depok, Sampang.  Ada calon bupati mencoba menggunakan isu Syi’ah dengan menentang Syi’ah untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat Muslim di Madura dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia akan berpihak kepada kelompok mayoritas yang ada di sana dan mengusir Syi’ah dari Sampang. Jadi, menurut Najib, konflik di beberapa tempat itu sengaja digunakan untuk mencari dukungan dari