Muhammadiyah

Pramono U. Tanthowi, Jakarta | Opinion | Thu, August 06 2015, 6:39 AM Ahead of the 47th Muhammadiyah congress, currently underway in Makassar, many discussions were held within the organization. Several focused on how this movement will increase its influence in Indonesia in its second century, including in politics.  In the course of a century after its establishment in 1912, Muhammadiyah has been playing significant roles in politics and society alike. The fall of the New Order saw considerable changes in the political system and in the relationship between the state and Muslim organizations. Muhammadiyah and other Muslim organizations appeared to benefit much from the new political freedom, but what has the role of Muhammadiyah been in a democratized Indonesia? Has the organization become just a means to achieve political ends? Or has it contributed positively to deepen social support for substantive democracy? And how should it combine its political activism and its commitment ...

The Jakarta Post, Friday, July 01, 2005 Hilman Latief, Michigan In addition to leadership issues, the 45th Muhammadiyah Congress in Malang early next month will probably be enlivened by a debate about Muhammadiyah's concept of tajdid (rejuvenating or revitalizing Islam) and ijtihad (independent reasoning). Known as a reformist organization, Muhammadiyah is expected by both "insiders" and "outsiders" to be able to produce some agendas that will be socially more worthy and intellectually more valuable in the Indonesian context. For nearly one century, Muhammadiyah have been participating in the building this nation. This year, the Muhammadiyah Congress has selected as its theme Jelang Satu Abad Muhammadiyah: Tajdid Gerakan untuk Pencerahan Peradaban (Welcoming Muhammadiyah's 100th anniversary: A Tajdid movement for the Enlightenment of Civilization. Why is tajdid still necessary? For Muhammadiyah, it is a conceptual key that has led the organizat...

Dari perjumpaan dua kawan lama hingga kisah lahirnya sekolah Muhammadiyah. Saling menginspirasi satu sama lain. Oleh: Wenri Wanhar Kweekschool Moehammadijah Yogyakarta. Foto: dok. Madrasah Mu′allimin Muhammadiyah Yogyakarta. KERETA api dari Surabaya tiba di Yogyakarta. Dari sekian banyak penumpang yang turun, muncul sesosok laki-laki yang penampilannya cukup menarik perhatian. Di dadanya tersemat empat huruf Arab: ha, ain, kaaf, dan hamzah. Kyai Haji Ahmad Dahlan yang sedari tadi menanti di stasiun Tugu langsung menyongsong laki-laki tersebut. Pimpinan Muhammadiyah itu mengetahui, bahwa HAKA –potongan-potongan huruf itu– merupakan inisial tulisan Haji Abdul Karim Amrullah di majalah Al-Munir. “Tidaklah huruf-huruf itu yang jadi perhatian K.H.A Dahlan ketika dia turun tangga kereta api. Melainkan terbusnya, celana pantalon dan baju setengah tiang (baltu) hitam, kaca mata dan tongkat. Berbeda dengan pakaian kebanyakan kyai di Jawa di masa itu,” kata Kyai Raden Haji Hajid, sebagaimana dik...

Tempo, Jum'at, 07 Agustus 2015 | 13:21 WIB TEMPO.CO, Makassar - Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Jumat pagi, 7 Agustus 2015, baru saja menggelar serah terima jabatan dari Ketua Umum yang lama, Din Syamsuddin, kepada Ketua Umum periode 2015-2020, Haedar Nashir. Pergantian pejabat merupakan puncak muktamar, yang rencananya ditutup siang ini oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Sebelumnya, Haedar ditunjuk menjadi ketua umum oleh 13 formatur baru PP Muhammadiyah. Proses pemilihannya hanya membutuhkan waktu sekitar sepuluh menit lewat dalam sidang tertutup di luar pleno muktamar. Pemilihan itu sudah banyak diprediksi, karena sebelumnya Haedar menempati urutan teratas dalam pemungutan suara 2.000 peserta muktamar terhadap 39 daftar calon tetap. Di lingkungan Muhammadiyah, Haedar Nashir bukan orang baru. Bisa dibilang dia besar dan tumbuh bersama organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan. Haedar merangkak dari bawah. Tahun 1983 dia mulai menjabat Ketua I Pengurus Pusat Ikatan Pelaj...

Muhamad Ali, California | Opinion | Fri, August 21 2015, 6:50 AM One of the strategic issues raised at the recent 47th congress (muktamar)of the nation’s largest modernist Islamic organization, Muhammadiyah, was the enhancement of Sunni-Shia dialogue. The Sunni-Shia crisis is almost as old as Islam itself, occurring right after the death of Prophet Muhammad. The conflict continues to resurface in parts of the Middle East and even in Sampang, Madura in East Java from 2011 onward, albeit on a much smaller and local scale. These tensions, both abroad and at home, have led Muhammadiyah leaders, scholars and activists to address the issue by advocating “internal” dialogues. According to scholars on Islam such as Robin Bush and Budhy-Munawar Rachman, the official positions of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama(NU) toward the Sunni-Shia tension are generally “conservative”. But the same findings also reveal diverse opinions within the leadership and membership of these two largest Islamic organ...

Tribun-Timur, Jumat, 7 Agustus 2015 20:24 Muktamar Ke-47 Muhammadiyah berlangsung di Kota Makassar, 3-8 Agustus 2015. Pertemuan organisasi Muhammadiyah secara nasional yang dihadiri kurang lebih 300.000 kader dan penggembira ini yang ketiga kalinya digelar di Makassar. Dua Muktamar sebelumnya dilaksanakan pada 1971 (Muktamar Ke-38 Muhammadiyah) dan 1932 (Kongres Ke-21 Muhammadiyah). Kongres tahun 1932 (waktu itu belum disebut “muktamar”) menjadi momentum yang penting bagi perkembangan organisasi pembaharuan (tajdid) ini di Sulawesi Selatan. Apalagi melihat kenyataan bahwa ketika itu Indonesia belum merdeka dan masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, masa ini adalah masa yang penting dimana berbagai organisasi pergerakan tumbuh dengan pesat di seluruh wilayah Hindia Belanda. Di tahun 1932 inilah, Pimpinan Muhammadiyah Cabang Makassar kedatangan seorang ulama muda dari Sumatera Barat bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang kelak lebih dikenal sebagai Hamka. Kongres ...

Koran Sindo, 21 Agustus 2015 Oleh Ahmad Najib Burhani* Din Syamsuddin telah usai menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah memimpin organisasi Islam modernis terbesar itu selama dua periode 2005-2010 dan 2010-2015. Meski sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) ia masih bisa dipilih lagi menjadi salah satu pimpinan kolektif-kolegial Muhammadiyah yang terdiri dari 13 orang, namun ia memutuskan untuk tidak mengembalikan formulir kesediaan untuk dipilih lagi sebagai upaya kaderisasi sehingga muncul pimpinan baru. Seperti yang beberapa kali disampaikannya, ia memilih untuk menjadi ketua Muhammadiyah ranting Ragunan, daerah tempat ia tinggal saat ini. Karena Din Syamsuddin tidak lagi menjadi pimpinan Muhammadiyah, maka barangkali ini saat yang tepat untuk membicarakan legacy atau karya unggulan yang ia wariskan kepada organisasi modernis terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang berdiri tahun 1912 ini. Tentu saja ada catatan yang sering disebut sebagai ...